Pastikan Vaksin Palsu Tak Rambah Ponorogo

Pastikan Vaksin Palsu Tak Rambah Ponorogo



Peredaran vaksin palsu mulai berdampak di Ponorogo. Masyarakat yang memiliki anak bayi resah. Beberapa di antaranya enggan melaksanakan vaksin.
Seperti yang terjadi di RSU Muhammadiyah Ponorogo. Puluhan orang tua bayi kekhawatiran saat petugas melaksanakan vaksin. Petugas harus berkali-kali menjelaskan asal vaksin hingga akhirnya percaya. ‘’Ada 25 orang tua pasien yang sempat ragu.
 Tapi akhirnya bersedia setelah beberapa kali kami jelaskan,’’ kata Kepala Ruang Instalasi Rawat Jalan RSU Muhammadiyah Ponorogo Anik Sulistiowati, kemarin (28/6).
Anik menegaskan, vaksin yang digunakan di tempat kerjanya seratus persen asli. Tandanya mudah. Vaksin itu kiriman dari pemerintah melalui dinas kesehatan (Dinkes).
 Sedang, vaksin palsu merupakan produksi perusahaan swasta. Anik mengaku pihaknya tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan farmasi swasta terkait vaksin. Bahkan, saat stok menipis, pihaknya membeli vaksin dari perusahaan BUMN.
 Kendati begitu, beberapa pasien masih belum percaya. ‘’Sampai kami tunjukkkan bukti pembelian, tanggal kedaluwarsa dan kode produksinya. Alhamdulillah masyarakat percaya,’’ terangnya sembari menyebut pengawasan juga meliputi penanganan sampah medisnya agar tidak disalahgunakan.
Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Ponorogo Dyah Ayu Puspita menyebut keberadaan vaksin palsu sementara ditemukan di daerah Jawa bagian barat. Yakni, Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Dia berharap kasus tidak ditemukan di Jawa Timur khususnya Ponorogo. Pihaknya sengaja melaksanakan pemeriksaan ke sejumlah penyedia fasilitas kesehatan. Tujuannya mencari keberadaan vaksin palsu yang meresahkan tersebut. ‘’Sementara kami baru melaksanakan pemeriksaan di RSU Muhammadiyah.
Pemeriksaan bertahap ke semua rumah sakit, klinik, dan tempat praktik dokter,’’ ungkapnya.
Ayu menyebut keberadaan vaksin di Ponorogo hampir pasti asli. Pasalnya, penyaluran vaksin dilakukan pemerintah melalui dinkes. Terutama fasilitas kesehatan (faskes) milik daerah. Mulai rumah sakit hingga puskesmas dan posyandu. Fasilitas kesehatan swasta juga membeli vaksin yang dikeluarkan pemerintah. Namun, beberapa diantaranya diperbolehkan membeli vaksin dari pihak swasta saat stok menipis.
Tak urung, pemeriksaan di sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan swasta lain di dahulukan. ‘’Kalau vaksin yang dikeluarkan pemerintah saya jamin aman. Tapi kami tetap melakukan langkah antisipasi salah satunya dengan pemeriksaan,’’ ungkapnya sembari menyebut perlu mewaspadai vaksin impor.
Selain asal usul vaksin tersebut, Ayu juga memelototi kode produksi, jenis vaksin, hingga tanggal kedaluwarsa. Instruksi mengacu ketentuan yang dikeluarkan badan POM.
Dia menambahkan, setiap produk memiliki kode produksi masing-masing. Jika ditemukan kode yang sama patut dicurigai. Ayu menyebut, masing-masing vaksin memiliki kriteria pemeriksaan tersendiri sesuai intruksi badan POM.
Di antaranya, vaksin campak, hepatitis, dan folio. ‘’Peredaran vaksin diatur dalam program pemerintah. Kalau mengacu itu saya pastikan vaksin aman. Tapi tetap harus waspada,’’ jelasnya.
Ayu menyebut, peredaran vaksin merupakan sudah menjadi sindikat. Tak urung, dia juga mewanti-wanti petugas faskes agar melakukan pengawasan secara optimal.
 Termasuk penanganan sampah medis. Pihaknya sengaja memeriksa penanganan sampah medis tersebut agar tidak dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab.
Tempat vaksin bisa saja keluar untuk kemudian diisi kembali. Keluarnya tempat bekas vaksin tak terlepas dari peran petugas di tempat kesehatan itu sendiri.
Bahkan, dia menyebut, bekas tempat vaksin dibeli mahal di pasaran. ‘’Akan kami periksa secara menyeluruh. Kami juga meminta laporan rutinnya,’’ tuturnya sembari menyebut masyarakat tidak perlu khawatir namun tetap harus waspada. (agi/irw)

Source;radarmadiun

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »